UNDANG-UNDANG PPN

UNDANG-UNDANG PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)

UU No.8 Tahun 1983 stdd UU No.18 tahun 2000

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam:

•  UU No.8 Tahun 1983, telah diubah dengan
•  UU No.11 Tahun 1994, telah diubah dengan,
•  UU No.18 Tahun 2000.

Undang-undang PPN mengatur:

1. Ketentuan Umum
2. Pengukuran Pengusaha Kena Pajak
3. Obyek Pajak dan Kewajiban Pencatatan
4. Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak
5. Saat dan Tempat Terhutang dan Laporan Penghitung Pajak
6. Ketentuan Lain-lain
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

SUBJEK PAJAK (PKP) DAN OBJEK PAJAK

1.      Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

a.      Pengusaha (perusahaaan ) yang bukan pengusaha kecil yang menyerahkan BKP/JKP

b.     Pengusaha (perusahaan) kecil yang menyerahkan BKP/JKP, dan memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban PKP

a.       Melaporkan usahanya menjadi PKP

b.      Memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN/PPnBM yang terutang

2.      Objek Pajak PPN adalah:

a.      Penyerahan BKP/JKP dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha

b.     Impor Barang Kena Pajak(BKP)

c.     Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean

d.     Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP)dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

e.     Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

Khusu  untuk penyerahan barang/jasa, transaksi tersebut dikenain PPN apabila memenuhi syarat:

•  Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP atau JKP
• Penyerahan dilakukan (terjadi ) didalam pabean
• Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan

f.       Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan (Pasal 16 C)

g.      Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP

3.      Barang Kena Pajak

• Semua barang pada prinsipnya merupakan barang kena pajak (dikenakan PPN) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN
• Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud

4.      Jenis-jenis Barang Tidak Kena Pajak (negative list)

a.     Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

b.     Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

c.     Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

d.      Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

5.      Penyerahan BKP

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a.     Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena sutu perjanjian;

b.     Pengaliahn Brang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

c.      Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

d.      Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

e.      Persedian Brang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

f.       Penyerah Brang Kena Pajak dari pusatke cabang atausebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

g.      Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasinya

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a.     Penyeraha Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

b.     Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;

c.      Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

6.      Jasa Kena Pajak

• Pada prinsipnya semua jasa merupakan Jasa Kena Pajak, kecuali dinyatakan lain oleh UU PPN sendiri
• Dengan kata lain, yang diatur secara rinci dalam UU PPN adalah merupakan jasa-jasa yang bukan merupakan JKP
• Dan secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan JKP

7.      Jenis-jenis Jasa Tidak Kena Pajak

a.       Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

b.      Jasa di bidang pelayan sosial;

c.       Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko;

d.      Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

e.       Jasa di bidang di bidang keagamaan;

f.       Jasa di bidang di bidang pendidikan;

g.      Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

h.      Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

i.        Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

j.        Jasa di bidang tenaga kerja;

k.      Jasa di bidang perhotelan;

l.        Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum;

8.      Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

• Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikarenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:

a.      Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

b.     Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

• Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kalu pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

 TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

•  Adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar menghitung pajak yang terhutang dengan mengalikan DPP tersebut dengan Tarif pajak
• Jenis DPP
• Harga jual untuk penyerahan BKP
• Penggantian, untuk penyerahan JKP 
•  Nilai impor, untuk impor BKP
• Nilai ekspor, untuk ekspor BKP
• Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan

Tarif PPN dan PPnBm

• Tarif PPN adalah 10%
• Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0%
• Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak dapat dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%
• Tarif PPnBM adalah 10% dan 20%
• Atas ekspor Barang Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%
• Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak diubah menjadi setinggi-tingginya 35%

Cara Menghitung Pajak

• Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan

• Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. 
• Apabila tidak dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama, pajak masukan masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang: 
• Belum dibebankan sebagai biaya 
• Belum dilakukan pemeriksaaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP/JKP yang bersngkutan telahdibukukan. 
• Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. 
• Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 
• Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan  yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 
• Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajeman, distribusi dan pemasaran) dari BKP/JKP yang diserahkan/yang dijual. 
• Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan: 
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; 
• Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; 
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana; 
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan; 
• Perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan; 
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; 
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemuakn pada waktu dilakukan pemeriksaan;

 

SAAT DAN TEMPAT TERHUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN

Terutangnya terjadi pada saat:

• Penyerahan Barang Kena Pajak. 
• Impor Barang Kena Pajak. 
• Penyerahan Jasa Kena Pajak. 
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. 
• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. 
• Ekspor Barang Kena Pajak. 
• Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfatan BKP tidak berwujud sebagaimana atau JKP dari luar Daerah Pabean. 
• Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadinya perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidak adilan.

Tempat terutangnya:

• Atas penyerahan BKP/JKP adalah tempat tinggal (orang pribadi) atau tempat kedudukan (badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP 
• Atas impor adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. 
• Atas pemanfaatan Brang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/JKP tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
• Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

Laporan Penghitungan

• Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak (PPN/PPnBM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP, atau bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) arena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Bea dan Cukai.
•  Terdapat 4 Jenis Faktur Pajak: 
• Faktur Pajak Standar 
• Faktur Pajak Gabungan 
• Faktur Pajak Sederhana 
• Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. 
• Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelumnya penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. 
• Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. 
• Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

a)      Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

b)      Nama, alamat, Nomor Poko Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

c)      Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.

d)     Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

e)      Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut.

f)       Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan

g)      Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Sumber:Butarbutar, srirama.Ritonga, Anshar.2016.Ilmu Hukum Pajak.